iMediantara BOLTIM – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oskar Manoppo, memimpin langsung apel kerja yang diikuti seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boltim, Senin (19/1/2026). Apel yang berlangsung di Halaman Kantor Bupati Boltim tersebut menjadi momentum penting dalam mengawali tahapan strategis pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2026.
Dalam arahannya, Bupati Oskar Manoppo menegaskan bahwa saat ini Pemkab Boltim telah memasuki minggu ketiga Januari 2026, yang berarti seluruh perangkat daerah harus segera bersiap menghadapi proses penyusunan laporan keuangan.
“Kita sudah memasuki minggu ketiga bulan Januari 2026. Saat ini sudah mulai persiapan penyusunan laporan keuangan, baik di tingkat SKPD maupun SKPKD. Saya minta kepada bapak dan ibu sekalian, setiap permintaan data yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan agar segera disampaikan ke Badan Keuangan,” tegas Bupati.
Ia menekankan pentingnya sikap kooperatif dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Bahkan, Bupati secara tegas memberikan peringatan kepada SKPD yang tidak mendukung kelancaran proses tersebut.
“Apabila terdapat SKPD yang tidak kooperatif, saya minta kepada Pak Sekda untuk sementara tidak melayani perjalanan dinas ke luar daerah dalam bentuk apa pun,” ujar Oskar Manoppo dengan nada serius.
Lebih lanjut, Bupati juga mengingatkan seluruh jajaran terkait agenda pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan segera berlangsung. Menurutnya, bulan Januari ini menjadi tahap krusial karena auditor eksternal BPK akan melaksanakan pra-audit terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Boltim.
“Oleh karena itu, saya sampaikan kepada seluruh pimpinan SKPD, bendahara pengeluaran dan penerimaan, PPTK, serta PPK agar mempersiapkan seluruh administrasi dan dokumen SPJ yang akan dibukukan dalam pemeriksaan nanti,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Oskar Manoppo juga mengungkapkan bahwa Pemkab Boltim telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terkait belanja daerah tahun anggaran 2024 dan 2025.
“Kita sudah menerima LHP atas PDTT pemeriksaan belanja tahun 2024 dan 2025. Koreksi-koreksi yang disampaikan menjadi acuan bagi kita semua untuk melakukan perbaikan dan pembenahan pengelolaan keuangan daerah di tahun 2026,” ungkapnya.
(Andry)
