Imediantara.id,Kotamobagu
Keseriusan Poltracking Indonesia dalam menindak tegas penyebar berita bohong atau hoax semakin terlihat.
Direktur Komunikasi Poltracking Indonesia, Muhammad Aditya Pradana, menyampaikan penegasan ini pada Senin 21 Oktober 2024 tengah malam, terkait polemik hasil survei Pilkada Kotamobagu yang mencatut nama lembaganya secara ilegal.
Dalam pernyataannya kepada media, Pradana mengungkapkan informasi yang beredar di platform media sosial Facebook (FB) dan salah satu media lokal, yang memperlihatkan gambar hasil survei pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kotamobagu, adalah hoax.
Ia menekankan lembaganya tidak pernah menerbitkan hasil survei sebagaimana yang diklaim dalam Informasi yang beredar.
“Wah, ini kacau sekali. Belum terpilih saja sudah berbohong, bagaimana jika terpilih?” tulis Pradana melalui pesan WhatsApp kepada media.
Pradana menegaskan hoax tersebut merupakan bentuk penggiringan opini publik yang dapat menimbulkan kerugian bagi kredibilitas Poltracking Indonesia sebagai lembaga survei independen.
Ia juga menilai tindakan ini bukan hanya mencoreng nama baik lembaga survei, tetapi juga merusak proses demokrasi yang sehat.
Lebih lanjut, Pradana menyatakan pihaknya akan mengambil langkah hukum bagi oknum atau pihak yang bertanggung jawab atas penyebaran informasi palsu itu.
Tidak hanya media yang memuat berita, tetapi juga pasangan calon (paslon) yang diduga terlibat dalam manipulasi opini publik.
“Kami akan menempuh jalur hukum, terutama kepada media yang mempublikasikan berita tersebut dan paslon yang terlibat dalam penyebaran hoax ini,”tegas Pradana.
Pada visual yang beredar, berdasarkan hasil survei Poltracking Indonesia ditulis bahwa Paslon MESRA unggul dengan perolehan 46,2%, disusul oleh Paslon nomor urut 2 WINER dengan 32,4%, serta Paslon nomor urut 3 NK-STA di angka 9,3%, sementara 12,1% pemilih belum menentukan pilihan.(Bas)
