Imediantara,Kotamobagu – Wartawan asal Kotamobagu berinisial BT alias Bams menjalani pemeriksaan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Utara, Rabu (11/11/2026).
Pemeriksaan tersebut diduga berkaitan dengan produk jurnalistik yang mengangkat persoalan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Nuntab, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong).
Berdasarkan pantauan media, Bams mendatangi Polres Kotamobagu pada Rabu sore untuk memenuhi panggilan pemeriksaan dari penyidik Polda Sulut.
Sebelumnya, Bams telah menerima surat undangan klarifikasi dari Ditreskrimsus Polda Sulut. Namun, ia belum dapat memenuhi panggilan di Mapolda Sulut karena sedang mengalami sakit.
Hal tersebut tertuang dalam surat Ditreskrimsus Polda Sulut Nomor: B/1549/X/RES.2.5./2026/Dit Reskrimsus tertanggal 30 Oktober 2026, perihal undangan klarifikasi yang ditujukan kepada Bambang Thalib.
Dalam surat itu, Bams diminta hadir sebagai saksi untuk memberikan keterangan terkait penyelidikan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 juncto Pasal 441 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 45 ayat (4) juncto Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Penyelidikan tersebut merujuk pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/671/X/2026/SPKT/POLDA SULAWESI UTARA tertanggal 17 Oktober 2026, dengan Saenal sebagai pelapor.
Penanganan perkara dilakukan oleh penyelidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sulut. Sebelum memenuhi panggilan pemeriksaan, Bams mengaku sempat mempertanyakan proses hukum yang berjalan karena persoalan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan produk jurnalistik yang dibuatnya.
Ia bahkan meminta agar penyidik terlebih dahulu mengacu pada mekanisme koordinasi dengan Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Undang-undang utama yang melindungi wartawan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), yang diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 145/PUU-XXIII/2025 pada Januari 2026, dimana MK menegaskan bahwa karya jurnalistik tidak dapat langsung digugat secara perdata atau dituntut pidana. Mekanisme Hak Jawab, Hak Koreksi, serta penilaian dari Dewan Pers harus ditempuh terlebih dahulu sebagai langkah awal (primary remedy / restorative justice) sebelum jalur hukum lain digunakan (ultimum remedium).
Namun, menurut Bams, penyidik kemudian mengirimkan salinan nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri Tahun 2022 sebagai penjelasan mengenai mekanisme penanganan perkara yang berkaitan dengan profesi wartawan.
Tanpa mempersoalkan prosedur, tapi ada hal menarik lainnya, menurut pengakuan Bams, sejumlah pertanyaan yang diajukan penyidik berkaitan langsung dengan aktivitas jurnalistik yang dilakukannya.
Ia mengaku ditanya mengenai motif penulisan berita, manfaat berita yang dipublikasikan, hingga sumber informasi yang digunakan dalam pemberitaan tersebut.
Tak hanya itu, Uji Kompetensi Wartawan (UKW) juga berulang kali dipertanyakan.
“Kita so jelaskan bahwa kita masuk anggota PWI karena itu adalah wadah untuk saya mengikuti UKW. Namun meski belum mengikuti UKW, sebelumnya saya juga sudah mengikuti pra-UKW,” jelasnya.
Terkait sumber pemberitaan, Bambang menerangkan bahwa artikel yang dipersoalkan tersebut memuat pernyataan seorang pemerhati lingkungan yang menduga berita itu mengangkat persoalan dugaan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan ilegal di kawasan perkebunan Nuntab, Kecamatan Dumoga.
Bagi Bams, pemberitaan tersebut merupakan bagian dari upaya mengangkat persoalan lingkungan yang menjadi perhatian masyarakat yang diangkat melalui Media yang berbadan hukum jelas.
Dalam berita tersebut Bams mengaku menulis 2 orang nama yang diduga membantu atau menjadi koordinator lapangan bersama WNA di lokasi PETI Nuntab. Namun salah satu nama yang ia tulis berdasarkan keterangan pemerhati lingkungan inisialnya E, yang menurutnya tidak sesuai dengan nama pelapor pencemaran nama baik.
“Waktu itu setelah berita tayang, saya sempat dihubungi oleh seseorang yang merasa berita tersebut tidak terkonfirmasi kepada dirinya, namun saya membuka ruang hak jawab jika dirinya merasa keberatan karena yang saya tulis tidak sama dengan namanya, namun dalam percakapan WhatsApp tersebut orang itu enggan memberi tanggapan, bahkan meminta saya mencari nama lain yang berkaitan dengan Nuntab selain namaya,”Ungkap Bams
Terpisah Kasubdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sulut AKBP Effendy Tubagus saat dihubungi wartawan membenarkan surat panggilan tersebut. Namun menurutnya itu hanya sebatas undangan klarifikasi sehubungan dengan laporan Saenal. Untuk keterangan lebih lanjut Kasubdit meminta untuk menghubungi penyidik yang melakukan pemeriksaan
“Ohh betul, baru undangan klarifikasi sehubungan laporan dari saudara Saenal Pemeriksaan dilakukan oleh anggota saya, kami baru sebatas penyelidikan, nantu silahkan hubungi penyidiknya ya. Berdasarkan laporan pelapor tersebut makanya kami mengundang Saudara Bambang untuk klarifikasi berkaitan hal tersebut,” Jawabnya.
Sementara itu Brigpol Juanlee M Alow penyidik yang melakukan pemanggilan dan pemeriksaan berdasarkan isi surat, terhadap Bambang saat dihubungi enggan memberikan keterangan lebih.
“Jadi begini, saya kan pemeriksa namun yang berhak memberikan keterangan itu adalah pimpinan dalam hal ini Humas, kalau saya yang memberi tanggapan sudah melangkahi kwenangan,”Singkatnya.(*)
