Imediantara,Kotamobagu – Persoalan dugaan pelanggaran etik hakim dalam sengketa lahan dan aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di kawasan Bukit Tengkorak atau Bukit Berkah, Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, memasuki babak pemeriksaan di Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Komisi Yudisial (KY) sebelumnya telah menerima pengaduan tujuh warga keluarga Makalalag terhadap Dr. Djamaludin Ismail, S.H., M.H., hakim pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Setelah pengaduan disampaikan, KY disebut telah beberapa kali melakukan peninjauan dan meminta keterangan pihak-pihak terkait untuk mendalami persoalan tersebut.
Pengaduan itu berkaitan dengan dugaan perilaku tidak patut seorang hakim, termasuk pernyataan yang disebut disampaikan dalam forum mediasi desa, “Silakan menambang di tanah saya.”
Para pelapor mempersoalkan pernyataan tersebut karena lokasi yang dimaksud masih menjadi objek sengketa kepemilikan tanah. Mereka juga mendalilkan bahwa aktivitas penambangan di kawasan itu kemudian berkembang dan memicu persoalan keamanan di tengah masyarakat.
Dalam pengaduannya, warga turut menyerahkan sejumlah dokumen pendukung, antara lain dokumentasi aktivitas pertambangan, rekaman bentrokan, dokumen mediasi, titik koordinat, keterangan saksi, serta dokumen kepemilikan tanah.

Advokat para pelapor, Muhammad Iqbal, S.H., M.H., C.T.A., mengatakan pengaduan tersebut bukan semata-mata untuk mempersoalkan sengketa kepemilikan tanah. Pihaknya meminta KY menelusuri dugaan perilaku hakim yang dinilai perlu diuji berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
Menurut dia, pemeriksaan penting dilakukan untuk memastikan apakah pernyataan dan tindakan yang dipersoalkan memiliki kaitan dengan aktivitas pertambangan di atas lokasi yang masih disengketakan.
“Persoalan ini tidak boleh berhenti pada perdebatan siapa pemilik tanah. Ada dugaan perilaku seorang hakim yang telah kami laporkan dan kami berharap seluruhnya diperiksa secara objektif. Jabatan hakim memiliki tanggung jawab etik yang harus dijaga,” kata Iqbal.
Sebelumnya, pada 5 September 2026, persoalan ini juga telah menjadi perhatian publik setelah warga melaporkan dugaan pelanggaran etik tersebut kepada KY dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Dalam laporan itu, warga turut menyertakan sejumlah bukti untuk mendukung pengaduan mereka.
Bagi para pelapor, tindak lanjut KY menjadi penting untuk memberikan kejelasan atas dugaan yang selama ini dipersoalkan. Mereka berharap pemeriksaan tidak hanya menelaah dokumen pengaduan, tetapi juga menguji keterangan para saksi dan bukti yang berkaitan dengan peristiwa di lapangan.
Pihak pelapor juga berharap ada kejelasan mengenai tahapan penanganan laporan, termasuk apakah hakim terlapor telah dimintai klarifikasi dan sejauh mana proses pemeriksaan berlangsung.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi mengenai hasil akhir pemeriksaan Komisi Yudisial atas pengaduan tersebut. Karena itu, dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan masih harus dibuktikan melalui mekanisme pemeriksaan yang berlaku.
Para pelapor menegaskan akan menghormati seluruh proses pemeriksaan dan berharap Komisi Yudisial menjalankan kewenangannya secara profesional, independen, dan transparan.(*)



