Imediantara,Boltim – Polemik kepemilikan dan penguasaan lahan perkebunan di kawasan Tukeng, Banga, Lambui dan Linggaga, Desa Mooat, Kecamatan Mooat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), kembali menjadi sorotan.
Kali ini, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kibar Nusantara Merdeka (KNM) angkat bicara dan mendesak agar persoalan lahan yang dikaitkan dengan Koperasi Prima Jaya Mooat tersebut dibuka secara transparan dan ditelusuri hingga tuntas.
Koordinator Bolmong Raya KNM, Hengky Kaunang, menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh hanya dipandang sebagai perselisihan administrasi antara masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi lahan. Menurutnya, ada sejumlah persoalan mendasar yang harus dijawab, mulai dari kejelasan objek tanah, legalitas penguasaan, kesesuaian koordinat hingga proses penerbitan surat rekomendasi lahan Koperasi Prima Jaya Mooat.
Hengky mengungkapkan, KNM telah cukup lama mengikuti perkembangan persoalan tersebut. Namun, pihaknya menilai situasi saat ini sudah semakin serius sehingga perlu mendapat perhatian dan penanganan dari instansi berwenang.
“Kami menilai, dugaan masyarakat mengenai adanya ketidaksesuaian koordinat lahan Koperasi Prima Jaya Mooat yang sudah lama menjadi pemicu persoalan serius dan tak kunjung selesai harus segera ditelusuri kembali. Berdasarkan penuturan warga, surat rekomendasi KPHP Unit II Bolsel-Boltim tahun 2019 perlu diperiksa kembali. Jangan sampai dokumen administrasi menjadi alat legitimasi penguasaan lahan yang objeknya kemungkinan berbeda,” tegas Hengky.

Mantan Sangadi Diminta Telusuri Penerbitan SKT
Tak hanya meminta pemeriksaan teknis, KNM juga mendesak mantan Sangadi Desa Mooat, Darwin Mamonto, agar mengambil langkah serius dengan menelusuri kembali proses penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang objek lahannya dikaitkan dengan Koperasi Prima Jaya Mooat.
Menurut Hengky, keberatan masyarakat Desa Guaan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian. Pemerintah desa maupun pihak terkait harus memastikan bahwa setiap dokumen yang telah diterbitkan benar-benar merujuk pada objek tanah dan lokasi yang sesuai.
Baginya, persoalan ini bukan sekadar siapa yang memegang dokumen, tetapi apakah dokumen tersebut benar-benar sesuai dengan lokasi tanah yang dimaksud.
Dinas Kehutanan Sulut Didesak Turun Lapangan
KNM secara khusus meminta Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara melalui UPTD KPH Unit II untuk segera melakukan pemeriksaan teknis langsung di lokasi yang selama ini dipersoalkan masyarakat.
Hengky mendesak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara agar memerintahkan jajaran KPH Unit II turun ke lapangan guna mencocokkan titik koordinat dalam surat rekomendasi tertanggal 18 Juli 2019 dengan kondisi dan batas-batas lokasi sebenarnya.
“Kepala Dinas Kehutanan Provinsi harus memerintahkan KPH Unit II turun langsung ke lokasi, memeriksa serta mencocokkan titik koordinat sebagaimana tertuang dalam surat rekomendasi tahun 2019 dengan fakta di lapangan. Jangan sampai rekomendasi teknis yang diterbitkan justru menimbulkan persoalan baru akibat ketidakjelasan objek maupun batas lokasi,” tegasnya.
Ia menilai, verifikasi lapangan menjadi langkah penting untuk menghindari munculnya klaim penguasaan tanah yang berpotensi merugikan masyarakat maupun pihak lain.
Jika Koordinat Tidak Sesuai, KNM Minta Rekomendasi Dievaluasi
Lebih jauh, Hengky meminta agar seluruh dokumen yang menjadi dasar penerbitan rekomendasi KPH Unit II, dugaan transaksi jual beli lahan koperasi, hingga penerbitan SKT oleh Pemerintah Desa Mooat ditelusuri secara menyeluruh.
Menurutnya, apabila hasil pemeriksaan teknis membuktikan adanya ketidaksesuaian koordinat antara objek lahan di lapangan dengan yang tercantum dalam surat rekomendasi, instansi berwenang harus mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum.
“Apabila dalam pengambilan titik di lapangan nanti ditemukan adanya ketidaksesuaian koordinat lahan koperasi dengan yang tertuang dalam surat, maka seharusnya Dinas Kehutanan ataupun UPTD KPH Unit II melakukan evaluasi dan mengambil langkah administratif sesuai kewenangannya, termasuk pembatalan rekomendasi apabila memang terdapat dasar hukum untuk itu. Begitu juga dengan SKT yang terlanjur diterbitkan di lokasi tersebut, pemerintah desa harus menyesuaikan dengan keputusan instansi teknis terkait,” pungkasnya.
Kadis Kehutanan dan Ketua Koperasi Belum Memberikan Tanggapan
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara, Reiner Dondokambey, saat dikonfirmasi media terkait polemik tersebut belum memberikan jawaban.
Hal serupa juga terjadi pada Angki Londa yang disebut-sebut sebagai Ketua Koperasi Prima Jaya Mooat. Meski telah beberapa kali dihubungi melalui WhatsApp untuk dimintai keterangan dan klarifikasi, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Darwin Benarkan Warga Minta Pembatalan SKT
Sebelumnya, mantan Sangadi Desa Mooat, Darwin Mamonto, membenarkan adanya warga Desa Guaan yang berulang kali menghubunginya untuk meminta pembatalan SKT yang diterbitkan pada masa kepemimpinannya.
Darwin menjelaskan, permintaan tersebut muncul karena warga menilai lokasi lahan yang dikaitkan dengan Koperasi Prima Jaya Mooat tidak berada pada titik sebagaimana yang tercantum atau dipahami dalam dokumen yang ada saat ini.
“Memang benar ada masyarakat yang datang untuk meminta membatalkan SKT yang saya terbitkan, karena menurut mereka lokasi Prima Jaya letaknya bukan di lokasi seperti yang ada saat ini. Namun saya belum mengambil keputusan karena harus berkoordinasi dulu dengan semua pihak yang berkaitan dengan lokasi tersebut maupun instansi teknis terkait,” jelas Darwin.
Ratusan Hektare Jadi Tanda Tanya
Informasi yang diperoleh media menyebutkan, diduga sudah terdapat ratusan hektare lahan yang dikaitkan dengan Koperasi Prima Jaya Mooat sudah diperjualbelikan dan telah diterbitkan SKT.(*)



