Kejati Sulut dan BSI Teken Kerja Sama, Perkuat Sinergi Berlandaskan Kepastian Hukum

Imediantara – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Area Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), Senin (16/11/2026).

Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat hubungan antarlembaga, sekaligus mendorong terciptanya koordinasi yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab masing-masing institusi.

Penandatanganan PKS berlangsung di ruang kerja Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. Ferrytass., Dt. Toembidjo, yang menerima langsung kunjungan jajaran BSI Area Manado.

Pertemuan tersebut tidak sekadar menjadi agenda formal penandatanganan dokumen, tetapi juga momentum membangun kesamaan pandangan mengenai pentingnya kemitraan kelembagaan yang dijalankan secara profesional, proporsional, serta tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku.

Dr. Ferrytass., Dt. Toembidjo menekankan bahwa hubungan antarlembaga tidak cukup hanya dibangun melalui kesepakatan tertulis. Lebih dari itu, diperlukan komunikasi yang efektif, koordinasi berkesinambungan, serta komitmen untuk saling menghormati tugas dan kewenangan masing-masing institusi.

Dari pihak BSI, kegiatan tersebut dihadiri Area Manager BSI Area Manado, Syarief Hidayat Tuanaya, bersama Area Collection & Recovery Manager Manado, Miftakhul Farid.

Turut hadir Collection & Recovery Officer Area Manado, Aladin Muchlis; Funding Relationship Manager, Pingkan Kaligis; serta Nadila N. P. Lahabu dan Moh. Fahri Ali Mamonto dari Account Maintenance.

Melalui kerja sama ini, kedua institusi berharap hubungan kelembagaan yang telah terjalin dapat semakin produktif dan berkelanjutan. Kesepakatan tersebut juga diharapkan menjadi landasan bagi penguatan koordinasi dalam mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Sinergi Kejati Sulut dan BSI sekaligus mencerminkan pentingnya membangun kemitraan yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan kelembagaan, tetapi juga mengedepankan prinsip integritas, profesionalitas, dan kepastian hukum.

Dengan demikian, penandatanganan PKS ini diharapkan menjadi awal dari kolaborasi yang memberikan nilai tambah bagi kedua institusi, sekaligus memperkuat budaya kerja sama yang sehat dalam tata kelola kelembagaan.(*)

Read Previous

Komisi Yudisial Dalami Dugaan Pelanggaran Etik Hakim

Most Popular