KOTAMOBAGU – Kisah perjalanan karier dan kekuasaan mantan Bendahara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Arga Karian, kini resmi berakhir di balik jeruji besi.
Langkah kakinya yang dulu bebas bergerak mengelola keuangan negara, kini terhenti sudah setelah Kejaksaan Negeri Kotamobagu secara resmi menahan dan memasukkannya ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kotamobagu, Senin (08/06/2026) malam.
Penahanan ini menjadi titik akhir kebebasan Arga Karian sekaligus awal dari pertanggungjawaban hukum yang harus ia jalani terkait kasus dugaan korupsi dana hibah daerah yang merugikan keuangan Kabupaten Boltim dalam jumlah besar.
Kini, pria yang dulunya memegang kendali penuh atas aliran uang di lembaga penyelenggara pemilu itu hanya bisa melihat dunia dari balik terali besi sel tahanan.
Suasana haru dan tegang terlihat saat Arga Karian dibawa tim penyidik keluar dari gedung Kejaksaan Negeri Kotamobagu menuju Rutan. Tidak ada lagi senyum lebar atau tatapan berwibawa seperti saat ia masih menjabat.
Wajahnya tampak tertunduk lesu, menyadari betul bahwa masa bebasnya telah habis. Langkah kakinya yang dulu tegap berjalan di kantor KPU, gedung pemerintahan, dan berbagai tempat, kini harus melangkah masuk ke tempat yang sama sekali berbeda: tempat di mana orang-orang yang melanggar hukum menjalani masa pembinaan.
Di tengah pengawasan ketat petugas, Arga Karian menjalani prosedur penerimaan tahanan, mulai dari pemeriksaan identitas, pencatatan barang bawaan, hingga pengalihan statusnya dari warga masyarakat menjadi warga binaan yang harus mematuhi segala peraturan di dalam Rutan Kotamobagu.
“Berakhir sudah segala kebebasan bergerak yang bersangkutan. Mulai malam ini, Ia akan mendekam di sini selama 20 hari ke depan sesuai surat perintah penahanan yang kami terbitkan, demi kepentingan penyidikan dan pengungkapan kebenaran,” ujar Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kotamobagu dengan tegas.
Jatuhnya Arga Karian ke dalam penjara bermula dari dugaan penyimpangan besar dalam pengelolaan dana hibah yang diterima KPU Boltim dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana yang seharusnya digunakan untuk mendukung pelaksanaan pemilu, pemilihan kepala Daerah, serta operasional lembaga, diduga justru menjadi ladang korupsi bagi oknum yang bertanggung jawab.
Sebagai bendahara, Arga Karian memegang kunci utama pengelolaan keuangan. Ia diduga menyalahgunakan wewenangnya dengan memanipulasi dokumen pertanggungjawaban, memalsukan bukti pengeluaran, serta mengalihkan sebagian uang negara ke kantong pribadi.
Berdasarkan hasil verifikasi dan audit yang dilakukan tim penyidik, ditemukan selisih angka yang sangat jauh antara dana yang dicairkan dengan bukti penggunaan yang sah, Kerugian keuangan daerah yang timbul akibat perbuatannya diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
Bukti-bukti kuat yang dikumpulkan penyidik, ditambah keterangan saksi-saksi yang saling menguatkan, membuat Kejaksaan tak ragu lagi menetapkan Arga sebagai tersangka sekaligus langsung menahannya.
Ia disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengancamnya dengan penjara hingga 20 tahun.
Kasus ini menjadi pukulan telak bagi citra KPU sebagai lembaga independen yang seharusnya menjadi teladan dalam menjaga amanah dan kepercayaan publik, Kini, nama baik lembaga yang menjaga marwah demokrasi itu ternoda oleh ulah oknum yang justru mencuri dari uang rakyat.
Pihak Kejaksaan menegaskan bahwa penahanan Arga Karian adalah bukti nyata penegakan hukum tanpa pandang bulu, Jabatan, kedudukan, maupun masa lalu tidak bisa dijadikan tameng bagi siapa pun yang terbukti merugikan negara dan rakyat.
“Siapa pun yang berani mengambil hak rakyat, menyalahgunakan uang Daerah, dan merusak tatanan pemerintahan yang bersih, langkah kakinya akan kami hentikan dan kebebasannya akan kami cabut, Tidak ada ampun bagi koruptor,” tegas pernyataan resmi Kejaksaan Negeri Kotamobagu.
Kini, di dalam sel tahanan, Arga Karian tidak lagi memiliki kuasa apa-apa. Ia hanya tinggal menunggu jadwal pemeriksaan lanjutan dari penyidik, konfrontasi bukti, hingga proses persidangan yang akan menentukan nasibnya selanjutnya.
Langkah kakinya yang dulu melangkah jauh mengejar keuntungan pribadi, kini berhenti di sini, di Rumah Tahanan Negara Kotamobagu, sebagai pengingat mahal bahwa kejahatan korupsi pasti akan berujung pada kehancuran dan penjara.
Masyarakat pun menyambut baik langkah tegas ini, berharap kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pejabat dan pengelola keuangan Daerah di Sulawesi Utara, bahwa amanah yang dipegang harus dijaga dengan kejujuran, atau siap-siap berakhir sama buruknya seperti nasib Arga Karian.
(Andry)
