BOLMONG – Proyek pembangunan infrastruktur strategis yang menelan anggaran negara sebesar Rp13 miliar rupiah kini jadi sorotan tajam publik dan awak media, karena hasil pekerjaannya dinilai amburadul, tidak sesuai spesifikasi teknis, dan diduga sarat penyimpangan.
Yang memicu kemarahan masyarakat, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab, Nixson Sajow, justru menutup mulut dan bungkam saat dikonfirmasi berulang kali, hingga warga dan elemen masyarakat mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) segera turun tangan memeriksa dan mengusut tuntas kasus ini.
Proyek tersebut dibiayai sepenuhnya dari APBN, direncanakan untuk peningkatan dan preservasi jalan utama penghubung wilayah di Kabupaten Bolaang Mongondow dan sekitarnya, yang seharusnya memperlancar mobilitas warga dan roda perekonomian. Namun saat ditinjau langsung di lapangan, hasilnya jauh dari harapan, permukaan jalan tidak rata, pengecoran beton tipis dan tidak memenuhi standar, banyak bagian sudah retak dan rusak padahal baru selesai dikerjakan, serta sejumlah fasilitas pendukung tidak dibangun sesuai kontrak yang disepakati.
Berbagai pihak, mulai dari warga, pengamat pembangunan, hingga organisasi masyarakat sipil, telah melayangkan keluhan dan permintaan penjelasan kepada Nixson Sajow selaku pejabat yang berwenang dan menandatangani komitmen pelaksanaan proyek.
Namun, setiap kali dikonfirmasi awak media maupun tim pemantau, Sajow selalu menghindar, tidak mau memberi keterangan, bahkan beralasan “tidak berwenang bicara” atau hanya diam seribu bahasa, Sikap bungkam ini justru semakin menguatkan dugaan adanya ketidakberesan, penyalahgunaan wewenang, hingga praktik KKN yang merugikan keuangan Negara.
“Uang rakyat Rp13 miliar itu bukan jumlah kecil, Hasilnya seperti ini, rusak parah, tidak guna, tapi penanggung jawabnya diam saja. Ini jelas ada yang ditutupi! Kami minta Kejati Sulut segera buka berkas, turun ke lokasi, dan periksa Nixson Sajow beserta seluruh pihak terkait, Jangan biarkan uang negara ludes di tangan oknum, tapi rakyat yang rugi dan terlantar,” tegas salah satu perwakilan warga yang meminta namanya tidak disebut, Kamis (14/5/2026).
Dugaan kerugian negara pun diperkirakan sangat besar, mengingat selisih antara anggaran yang dikeluarkan dengan kualitas pekerjaan yang dihasilkan sangat jauh, Konsultan pengawas yang ditunjuk pun diduga tidak menjalankan tugasnya dengan benar, karena membiarkan pekerjaan asal-asalan tetap dinyatakan selesai dan diterima.
Sampai berita ini diturunkan, Nixson masih belum memberikan tanggapan apa pun, Awak media sudah berulang kali mendatangi kantornya dan menghubungi lewat telepon, namun selalu dihindari atau dijawab singkat tanpa penjelasan.
Pihak Kejati Sulut dikabarkan sudah menerima laporan resmi dan berkas aduan lengkap dari masyarakat serta hasil pemantauan media. Publik berharap penegak hukum tidak bertele-tele, segera melakukan audit, pemeriksaan saksi, dan memanggil Nixson Sajow untuk mempertanggungjawabkan setiap rupiah anggaran yang digunakan, agar keadilan ditegakkan dan pelaku penyimpangan diproses hukum seberat-beratnya.
(Andry)
