Imediantara,Boltim – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara terus memperluas upaya pencegahan dan penguatan tata kelola pemerintahan desa melalui konsolidasi kelembagaan di tingkat daerah.
Kali ini, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menjadi lokasi pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Srikandi Jaga Desa dan Asosiasi Perlindungan Masyarakat (ASLINMAS) masa bakti 2026–2031.
Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Bupati Bolaang Mongondow Timur, Senin (19/10/2026) sore, dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. H. Ferrytass, S.H., M.Hum., M.Si., Dt. Toembidjo, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Penasihat.
Sebelum mengikuti agenda tersebut, rombongan Plt. Kajati Sulut terlebih dahulu menyelesaikan kegiatan strategis di Kabupaten Minahasa Tenggara. Selanjutnya, rombongan melanjutkan kunjungan ke Boltim dan disambut melalui prosesi adat setempat sebagai bentuk penghormatan kepada tamu daerah.
Pengukuhan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat peran organisasi yang bersentuhan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat desa.
Dalam prosesi tersebut, Angelia Regina Wenas, S.E., resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPC Srikandi Jaga Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Ia didampingi tiga wakil ketua, yakni Lucia Kristina Mokoginta, A.Md.Kep., Nikmah Astuti Rahman, S.E., dan Zeanuriza Zhalzabina Sehmat.
Sementara itu, Ahmad Alheid, S.H.I., resmi memimpin DPC ASLINMAS Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Kehadiran kedua organisasi ini diharapkan dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Srikandi Jaga Desa diarahkan untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam pembangunan dan pengawasan sosial, sedangkan ASLINMAS diharapkan memperkuat kesiapsiagaan serta peran perlindungan masyarakat di tingkat lokal.
Pengukuhan tersebut juga melengkapi konsolidasi kelembagaan bersama Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) yang telah dilantik sebelumnya oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.
Dengan penguatan tiga unsur kelembagaan tersebut, koordinasi dalam mendukung pemerintahan desa diharapkan semakin terarah dan berkelanjutan.
Kehadiran jajaran Kejati Sulawesi Utara dalam agenda tersebut menegaskan pentingnya pendekatan preventif untuk mendukung tata kelola pemerintahan desa.
Plt. Kajati Sulut hadir bersama sejumlah pejabat utama, di antaranya Kepala Tata Usaha Kusbiantoro, S.H., M.H., Koordinator Domo Pranoto, S.H., M.H., serta Alkaf, S.H., M.H., yang mewakili Asisten Intelijen.(*)
