KOTAMOBAGU – Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) kini menghadapi situasi darurat korupsi setelah aparat penegak hukum membongkar sekaligus menangani tiga kasus penyalahgunaan dana negara yang melibatkan lembaga strategis: KPU, Bawaslu, dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) setempat.
KPU Boltim: Dana Hibah Rp755 Juta, 2 Tersangka Ditahan
Kejaksaan Negeri Kotamobagu resmi menetapkan dan menahan dua oknum pengelola keuangan KPU Boltim terkait dugaan korupsi dana hibah/anggaran rutin tahun 2021 senilai Rp2,92 miliar, dengan kerugian negara mencapai Rp755.569.937 .
Tersangka 1: Chrisyanto Mamangkay (staf keuangan), ditahan 4–23 Juni 2026
Tersangka 2: Arga Karian (mantan bendahara, kini staf DPRD Boltim), ditahan 8–27 Juni 2026
Keduanya diduga membuat laporan perjalanan dinas tidak sesuai DIPA dan mencairkan dana untuk kepentingan pribadi.
Bawaslu Boltim: Dana Hibah Pilkada 2024 Diduga Menyimpang Rp6 Miliar
Dana hibah Pilkada 2024 senilai Rp6 miliar dari APBD menjadi sorotan tajam. LSM Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI) menemukan banyak kejanggalan penggunaan anggaran. Penyidik Pidsus Kejari Kotamobagu telah melakukan penggeledahan dan pengumpulan dokumen, kasus sedang menunggu hasil audit kerugian negara sebelum penetapan tersangka.
Dispora Boltim: Dugaan Penyimpangan Dana Paskibraka
Anggaran kegiatan Paskibraka tahun sebelumnya juga diduga disalahgunakan. Awalnya terungkap adanya pemotongan uang saku peserta untuk biaya perjalanan dinas/luar kota tanpa mekanisme resmi. Saat ini kasus sudah masuk tahap penyelidikan kejaksaan, masih menunggu laporan audit kerugian negara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.
Kajari Kotamobagu Tasjrifin Muljana menegaskan: “Semua kasus akan dituntaskan tanpa pandang bulu. Dana rakyat harus dikembalikan dan pelaku dihukum setimpal”, tegasnya. (10/06/2026).
Situasi ini memicu kemarahan publik dan desakan pengawasan ketat agar Boltim tidak terus menjadi wilayah rawan korupsi.
(Andry)
