BOLMONG – Sorotan tajam tertuju pada pelaksanaan proyek peningkatan dan perbaikan ruas jalan Pinogaluman–Dumoga senilai miliaran rupiah, yang dikelola Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara.
Meski ditemukan banyak ketidaksesuaian spesifikasi dan kualitas pekerjaan di lapangan, Kepala BPJN Sulut, Handiyana, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nixson Sajow diketahui bungkam dan enggan memberikan penjelasan kepada publik maupun awak media.
Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini digadang-gadang akan memperlancar akses vital warga di wilayah Bolaang Mongondow.
Namun pemantauan di lapangan yang dilakukan masyarakat, lembaga pengawas, menunjukkan sejumlah temuan mencurigakan, ketebalan lapisan aspal tidak sesuai rencana, material campuran di bawah standar, sistem drainase tidak berfungsi, hingga muncul retakan dan kerusakan baru padahal pekerjaan belum lama diserahterimakan.
Berbagai elemen masyarakat dan organisasi pengawas sudah berulang kali meminta klarifikasi, Namun, saat dikonfirmasi berkali-kali, baik Handiyana maupun Nixson Sajow sama sekali tidak mau memberikan tanggapan, Telepon dan pesan berulang kali tidak direspons, bahkan saat didatangi langsung ke kantor, keduanya menghindar atau menyatakan tidak berwenang memberikan keterangan.
Sumber di lingkungan BPJN Sulut yang meminta tidak disebutkan namanya menyebutkan, PPK Nixson Sajow selaku penanggung jawab teknis sebenarnya sudah menerima laporan ketidaksesuaian sejak awal pelaksanaan, namun tidak ada tindakan perbaikan atau teguran resmi kepada kontraktor pelaksana. Sementara Kepala BPJN Sulut, Handiyana, yang seharusnya mengawasi dan bertanggung jawab penuh atas seluruh paket pekerjaan, juga tidak memberikan instruksi apa pun untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
Ormas LAKI Indra Mamonto mengatakan, Kebisuan kedua pejabat ini justru memicu dugaan semakin kuat adanya ketidakberesan, termasuk potensi pembiaran pelanggaran prosedur hingga kerugian keuangan Negara, Warga setempat merasa kecewa dan marah, sebab jalan yang diharapkan menjadi penunjang ekonomi justru berisiko membahayakan pengendara dan cepat rusak kembali.
“Kalau tidak ada yang disembunyikan, kenapa tidak berani bicara Uang rakyat dipakai miliaran, hasilnya jelek, lalu penanggung jawabnya diam saja. Ini bentuk pengabaian tugas yang tidak bisa dibiarkan,” tegas Indra, (17/06/2026).
Hingga berita ini diturunkan, tidak ada penjelasan resmi apa pun dari Handiyana maupun Nixson Sajow, Masyarakat dan pengamat menilai sikap bungkam ini semakin mempertegas bahwa ada hal yang ditutupi, dan mendesak aparat penegak hukum serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera turun tangan melakukan audit dan pemeriksaan mendalam.
(Andry)
