Imediantara Boltim – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oskar Manoppo, menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 hingga Triwulan III Tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Kegiatan tersebut berlangsung di Manado, (13/1/2026).
LHP diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut, Bombit Agus Mulyo, dan turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay, para bupati dan wali kota se-Sulut, ketua DPRD, inspektur daerah, serta kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.
Penyerahan LHP ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan konstitusional BPK terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Pemeriksaan tersebut difokuskan pada kepatuhan belanja daerah agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam sambutannya, Bombit Agus Mulyo menegaskan pentingnya keseriusan kepala daerah dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Ia mengingatkan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi LHP merupakan kewajiban hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
“Kami berharap seluruh kepala daerah dapat segera menindaklanjuti rekomendasi yang tertuang dalam LHP BPK. Sesuai ketentuan undang-undang, tindak lanjut tersebut wajib diselesaikan paling lambat 60 hari sejak LHP diterima,”
Sementara itu, Bupati Boltim Oskar Manoppo mengatakan bahwa LHP BPK memiliki peran strategis dalam memperbaiki serta memperkuat tata kelola keuangan daerah. Menurutnya, laporan tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah agar pelaksanaan belanja semakin tertib, patuh regulasi, dan akuntabel.
“Laporan hasil pemeriksaan ini menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kami untuk memastikan seluruh pelaksanaan belanja daerah berjalan sesuai ketentuan serta semakin akuntabel dan transparan,” ucap Oskar.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara serius dan tepat waktu sebagai wujud tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kami akan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang disampaikan BPK RI sebagai bentuk komitmen terhadap pengelolaan keuangan yang tertib, patuh regulasi, dan bertanggung jawab demi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya.
(Resta)
