Imediantara.id,Jakarta,Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan urgensi integrasi kebijakan satu peta dan satu tata ruang nasional untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih baik di Indonesia.
Hal ini disampaikan oleh Menko AHY dalam kunjungan kerjanya ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta 5 November 2024.
“Kita bekerja dengan semangat keberlanjutan, untuk menuntaskan isu-isu yang sebelumnya belum terselesaikan. Melalui kebijakan satu peta dan satu tata ruang, kita dapat memperkuat pengelolaan tata ruang yang terintegrasi dan dapat mendukung pembangunan infrastruktur nasional secara lebih efektif,” ujar Menko AHY.
Menko AHY menekankan bahwa pembahasan tata ruang tidak hanya terbatas pada wilayah darat, tetapi juga mencakup ruang laut, udara, dan bawah tanah. “Integrasi ini penting agar pengelolaan ruang dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia,” jelasnya.
Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan beserta jajaran Kementerian ATR/BPN, Menko AHY menggarisbawahi peran Kementerian ATR/BPN dalam memastikan ketersediaan lahan bagi pembangunan infrastruktur. Namun, ia menekankan pentingnya proses pengadaan lahan yang bijaksana.
“Pengadaan lahan harus dilakukan secara bijaksana, clear and clean, baru kemudian infrastruktur dapat dibangun. Jika kebijakan satu tata ruang dapat terwujud, maka akan menjadi landasan yang kuat dalam menyelesaikan berbagai isu terkait pengelolaan tata ruang,” tegas Menko AHY.
Sebagai tindak lanjut, Menko AHY menyampaikan rencana untuk mengadakan pertemuan teknis guna membahas lebih lanjut integrasi kebijakan satu peta dan satu tata ruang ini.
Dengan kolaborasi yang lebih erat antara Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dengan Kementerian ATR/BPN, diharapkan dapat tercipta kebijakan tata ruang yang lebih terpadu dan berkelanjutan untuk memperkuat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.(Bas)
