Imediantara.id,Jakarta – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengajak masyarakat untuk memilih calon kepala daerah yang memiliki perspektif gender dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Ajakan ini disampaikan dalam acara “Deklarasi Bersama Kampanye Pilkada Damai 2024” yang digelar di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Minggu 17 November 2024.
Anggota Komnas Perempuan, Dewi Kanti, menekankan bahwa tantangan besar bangsa Indonesia saat ini adalah memastikan kepemimpinan daerah yang mampu menciptakan kebijakan yang lebih baik, khususnya dalam hal penghormatan terhadap perempuan dan upaya meminimalkan kekerasan terhadap mereka.
“Tantangan bangsa ini adalah memilih para pemimpin kepala daerah yang punya pemikiran, perspektif untuk memperbaiki keadaan menjadi lebih baik, terutama dalam penghormatan terhadap perempuan, bagaimana meminimalisir kekerasan terhadap perempuan,” ujar Dewi Kanti, seperti dilansir dari ANTARA.
Komnas Perempuan mencatat bahwa banyak kebijakan diskriminatif yang dihasilkan oleh pemimpin daerah, yang berdampak negatif terhadap perempuan. Karena itu, Dewi Kanti menekankan pentingnya memilih calon yang memahami isu gender dan berpihak pada kepentingan perempuan.
“Kami mengamati ada banyak kebijakan diskriminatif yang tentunya itu adalah buah dari kekeliruan memilih pemimpin. Perempuan sebagai pemilih terbesar mesti diberikan pemahaman untuk menjadi pemilih yang bijak,” tegasnya.
Dalam Pilkada 2024, Komnas Perempuan mengusung program JITU (Jeli, Inisiatif, Toleran, Ukur) sebagai pedoman bagi pemilih agar tidak hanya mempertimbangkan janji politik, tetapi juga rekam jejak dan visi calon kepala daerah dalam menghapus kekerasan terhadap perempuan dan diskriminasi gender.
Acara deklarasi yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat ini menjadi momen penting bagi Komnas Perempuan untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya kesadaran publik terkait isu-isu gender.
“Komnas Perempuan sangat mendukung momentum seperti ini karena ada ruang perjumpaan langsung dengan publik. Ini adalah kesempatan untuk menguatkan kesadaran dan partisipasi perempuan dalam Pilkada 2024,” kata Dewi Kanti.
Sebagai pemilih terbesar, perempuan memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah melalui pilihannya. Oleh karena itu, Komnas Perempuan berharap partisipasi perempuan dalam Pilkada tidak hanya tinggi, tetapi juga berbasis kesadaran akan pentingnya memilih pemimpin yang berpihak pada hak-hak perempuan.
Melalui program JITU, Komnas Perempuan menyerukan agar setiap pemilih lebih jeli dan kritis dalam menentukan pilihannya pada Pilkada 2024.
“Artinya, setiap pemilih itu mesti jeli dalam memilih dan memutuskan siapa pemimpin ke depan bagi bangsa ini agar tidak terjadi lagi pengulangan produk-produk diskriminasi yang merugikan perempuan,”tutup Dewi Kanti.(Bas)
