Imediantara.id,Sulut – Anggota DPR-RI Komisi III, Hillary Brigita Lasut, menyampaikan tekadnya untuk mengawal netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sulawesi Utara (Sulut).
Dalam sebuah siaran langsung di akun Instagram pribadinya, Hillary menegaskan bahwa pada Senin, 11 November, ia akan membawa sejumlah bukti terkait laporan masyarakat mengenai berbagai indikasi pelanggaran yang terjadi selama tahapan Pilkada di Sulut.
Hillary menyebutkan bahwa ia akan menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kapolri dan dihadiri oleh Kapolda Sulut. “Semua laporan yang terkait dengan netralitas Oknum Aparat Penegak Hukum (APH) dan pengaduan yang saya terima akan saya bawa ke Komisi III dan Kapolri. Dalam RDP nanti, Kapolda Sulut juga akan hadir. Saya juga ditugaskan oleh DPP Partai Demokrat untuk mengawal dengan maksimal netralitas Pilkada Sulut,” ujarnya.
Seruan untuk Melawan Intimidasi dan Jaga Netralitas
Dalam siaran langsungnya, Hillary mengajak masyarakat Sulut untuk berani melaporkan segala bentuk tekanan atau intimidasi yang diterima. Ia juga menekankan agar masyarakat tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan Presiden demi keuntungan pribadi.
“Bapak SBY sangat berharap masyarakat Sulut dapat menjalankan hak pilihnya dengan bebas, jujur, dan adil. Jangan sampai ada yang mengatasnamakan Presiden untuk menindas masyarakat Sulut di tanahnya sendiri,” tambahnya.
Ia pun menyediakan nomor kontak WhatsApp bagi masyarakat yang ingin melaporkan bentuk-bentuk pelanggaran. “Jika bapak ibu mendapat tekanan atau intimidasi dari oknum-oknum yang mengatasnamakan kekuatan tertentu atau bahkan Presiden, tolong kirimkan ke nomor WhatsApp yang ada di Live ini,” serunya.
Partai Demokrat Siap Melindungi Nama Baik Presiden
Hillary juga mengingatkan bahwa DPP Partai Demokrat, beserta Partai Koalisi Indonesia Maju, tidak mungkin akan mendukung tindakan yang merusak hak-hak konstitusional masyarakat. “Bapak ibu perlu ingat bahwa komando ada di tangan rakyat. Kami di Demokrat akan bekerja keras menjaga nama baik Presiden Prabowo, yang telah kita dukung dengan perjuangan keras di Sulut,” tegas Hillary.
Selain itu, Hillary menyoroti adanya video-video bukti yang sudah ia terima terkait dugaan intimidasi oleh oknum-oknum yang mencatut nama Presiden untuk menekan masyarakat.
“Nama baik Presiden Prabowo harus kita jaga bersama. Jangan sampai karena kepentingan oknum, kita seolah dijajah di tanah kita sendiri,” ujarnya dengan tegas.
Lebih lanjut, Hillary menyatakan bahwa DPP Partai Demokrat akan menindaklanjuti bukti-bukti ini bersama Tim Satgas Pilkada di DPP, dan mendesak agar oknum yang terbukti tidak netral segera ditindak. “Saya akan meminta ketegasan dari Kapolri dan Kapolda untuk mencopot orang-orang yang terbukti tidak netral,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Hillary menambahkan bahwa Presiden Prabowo telah menegaskan tidak ada arahan khusus untuk mendukung kandidat tertentu. Karenanya, jika ada yang mengatasnamakan Presiden untuk mempengaruhi hasil Pilkada secara tidak sah, maka itu harus dilawan.
“Jika ada aduan, segera hubungi nomor kontak 081211777061. Laporan saya tunggu sampai hari Senin karena RDP akan dimulai pukul 1 siang,” tutupnya.(Bas)
