IMEDIANTARA,BOLTIM — Debat publik Pilkada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) pada 31 Oktober 2024 berlangsung panas ketika isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi topik perbincangan utama.
Dalam perdebatan sengit antara pasangan calon nomor urut 1, Oskar Manoppo dan Argo Sumaiku (ORAS), dan pasangan calon nomor urut 2, Sahrul Mamonto dan Rusmin Mokoagow (ARUS), ketegangan terlihat ketika komitmen menjaga profesionalisme ASN dari pengaruh politik disoroti.
Oskar Manoppo membuka pertanyaan dan kritik tajam, terkait langkah konkret Sahrul Manoppo dalam memastikan netralitas ASN.
Menurutnya, keberpihakan ASN telah mencederai prinsip demokrasi, sehingga penting untuk menjaga mereka tetap netral. Ia menekankan bahwa ASN, kepala desa, dan perangkat desa dilarang terlibat politik praktis sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.
“Netralitas ASN sangat penting untuk menjaga integritas birokrasi,” ujar Oskar.
Namun, jawaban dari Sahrul Mamonto, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai bupati, menimbulkan tanda tanya besar.
Sahrul mengklaim bahwa ia tidak mengetahui adanya indikasi ketidaknetralan ASN dalam pemerintahannya, meski ada laporan di masyarakat yang menyebutkan sebaliknya.
“Kalaupun tadi ada yang dikatakan bahwa ASN tidak netral, saya tidak mengetahui itu,” jawabnya. Ia menambahkan bahwa ia telah memperingatkan para pejabat untuk tidak terlibat dalam politik menjelang pilkada.
Jawaban Sahrul ini dianggap oleh pasangan yang di usung Partai Demokrat, sebagai tanda lemahnya komitmen untuk menjaga netralitas ASN.
Menurut OPPO, keterlibatan ASN dalam kegiatan politik sangat nyata di lapangan, dan sikap acuh tak acuh hanya akan memperburuk keadaan.
“Kami dapati di masyarakat bahwa keterlibatan ASN itu sangat jelas terlihat,” tegasnya, seraya menyebut bahwa kedua Paslon nomor urut 2 seharusnya lebih memperhatikan pentingnya menjaga birokrasi yang profesional dan independen.
Di sisi lain, pasangan Oppo-Argo berkomitmen untuk menata ulang birokrasi agar ASN benar-benar netral dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Menurut mereka, netralitas ASN adalah landasan utama agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan dipercaya oleh masyarakat.
Debat ini semakin memperlihatkan kontras antara visi dan pendekatan dua pasangan calon tersebut dalam menanggapi isu netralitas ASN.(Bas)
