BOLMONG – Protes dan tuntutan evaluasi kian menguat, Menyusul terungkapnya sejumlah kasus pembangunan jalan dan jembatan yang dinilai tidak sesuai spesifikasi, berkualitas buruk, dan cepat rusak, Ormas LAKI secara resmi menyuarakan permintaan tegas kepada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dirjen PU-PR) untuk segera melakukan evaluasi kinerja menyeluruh terhadap jajaran Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara beserta para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di wilayah.
Tuntutan ini muncul dari banyaknya temuan ketidakberesan yang diungkap di lapangan belakangan ini, Salah satu yang paling menonjol dan menjadi sorotan utama adalah proyek peningkatan ruas jalan Pinogaluman–Dumoga senilai lebih Rp13,5 miliar. Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu terbukti memiliki banyak penyimpangan.
ketebalan aspal jauh di bawah standar, penggunaan material campuran berkualitas rendah, sistem drainase tidak berfungsi, serta kondisi badan jalan yang sudah retak dan bergelombang padahal baru saja diserahterimakan.
Bukan hanya proyek tersebut, pantauan LAKI juga mencatat ada sejumlah paket pekerjaan lain di bawah pengelolaan BPJN Sulut yang memiliki masalah serupa, mulai dari mutu di bawah standar hingga waktu pelaksanaan yang molor tanpa alasan jelas.
Yang semakin memicu kemarahan publik, para penanggung jawab seperti Kepala BPJN Sulut Handiyana dan PPK Nixson Sajow justru memilih bungkam seribu bahasa dan enggan memberikan penjelasan apa pun saat dikonfirmasi mengenai kekacauan pekerjaan di bawah kewenangannya.
Indra Mamonto, Ketua Ormas LAKI, menyampaikan sikap keras pihaknya di hadapan awak media, Menurutnya kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan sistem pengawasan dan pembinaan di tingkat satuan kerja, sehingga sangat mendesak dilakukan penilaian ulang terhadap kemampuan dan integritas para pejabat yang diberi amanah mengelola uang negara bernilai miliaran hingga triliunan rupiah.
“Kami minta tegas kepada Bapak Dirjen PU-PR di Jakarta, tolong turun tangan langsung, Lakukan evaluasi kinerja secara total terhadap Kepala BPJN Sulut dan seluruh PPK yang ada di sini, Lihat hasil kerjanya di jalanan, buktinya ada, rakyat yang rasakan dampak buruknya, Bagaimana mungkin proyek bernilai miliaran dikerjakan asal-asalan, tidak sesuai kontrak, lalu lolos pengawasan dan dicairkan dananya, Ini bukti nyata kinerja yang buruk, kelalaian berat, atau bahkan ada unsur kesengajaan merugikan negara,” tegas Indra Mamonto, (19/05/2026).
Ia menilai, kebisuan dan sikap menghindar yang ditunjukkan oleh pimpinan BPJN maupun para PPK adalah cerminan ketidakmampuan atau adanya hal yang ditutupi.
Sebagai pemegang kendali teknis, mereka seharusnya menjadi garda terdepan pengawasan, namun faktanya justru membiarkan kontraktor bekerja semau sendiri, Jika dibiarkan, kerugian negara akan terus berulang dan infrastruktur di Sulawesi Utara tidak akan pernah membaik.
“Kalau setelah dievaluasi terbukti mereka lalai, tidak cakap, atau terlibat dalam permainan proyek, maka harus ditindak tegas.l, Ganti dengan pejabat yang berani, jujur, dan mengerti tugas, Jangan biarkan jabatan hanya dijadikan tempat enak-enakan, sementara rakyat menanggung akibatnya, Kami juga minta agar kontraktor yang sering mengerjakan asal-asalan seperti CV Multi Karya Utama dalam kasus jalan Pinogaluman-Dumoga itu, dimasukkan dalam daftar hitam agar tidak lagi boleh mengerjakan proyek pemerintah,” tambahnya.
Pihak LAKI menegaskan akan mengirimkan surat resmi permohonan evaluasi ini langsung ke kantor pusat Kementerian PU-PR disertai lampiran bukti-bukti fisik, data penyimpangan, dan dokumentasi kondisi buruk proyek-proyek tersebut, Mereka berharap pimpinan pusat tidak menutup mata dan segera bertindak, agar anggaran negara yang besar bisa menghasilkan karya nyata, kokoh, dan bermanfaat panjang bagi masyarakat Sulawesi Utara.
(Andry)
