BOLMONG – Dugaan penyimpangan kembali mewarnai pelaksanaan proyek strategis peningkatan ruas jalan Pinogaluman–Dumoga senilai lebih Rp13,5 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kali ini, sorotan tajam tertuju pada perusahaan pelaksana, CV Multi Karya Utama, yang diduga kuat mengerjakan proyek tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak yang disepakati.
Seperti kasus sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nixson Sajow kembali memilih bungkam dan enggan memberikan penjelasan apa pun terkait pelanggaran yang diduga terjadi di bawah pengawasannya.
Berdasarkan hasil pemantauan mendalam di lapangan dan penelusuran dokumen yang dihimpun awak media, terungkap sejumlah ketidaksesuaian mencolok antara rencana kerja dan hasil fisik yang dibangun oleh CV Multi Karya Utama.
Temuan paling utama adalah ketebalan lapisan aspal yang jauh di bawah standar kontrak, penggunaan material campuran berkualitas rendah yang tidak memenuhi syarat teknis, hingga pengerjaan saluran drainase yang asal jadi dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Padahal, dalam dokumen kontrak yang ditandatangani, perusahaan tersebut berkomitmen melaksanakan pekerjaan sesuai standar mutu yang ditetapkan, dengan jaminan ketahanan jalan dalam jangka waktu tertentu.
Namun fakta di lapangan membuktikan sebaliknya jalan yang baru saja diselesaikan dan diserahterimakan justru sudah tampak rusak, bergelombang, dan banyak retakan di sana-sini, seolah telah berumur bertahun-tahun.
Dugaan keterlanjuran ini semakin menguat mengingat peran PPK selaku pemegang kendali teknis dan pengawas langsung di lapangan.
Nixson Sajow, yang seharusnya menjadi pihak paling bertanggung jawab memastikan kontraktor bekerja sesuai aturan, justru tidak memberikan respons apa pun meski sudah berulang kali dikonfirmasi, ditelepon, Ia memilih diam seribu bahasa, seolah tidak tahu-menahu atas pelanggaran yang dilakukan perusahaan rekanannya tersebut.
Sikap bungkam ini memicu kecurigaan luas bahwa ada pembiaran yang sengaja dilakukan, atau bahkan dugaan keterlibatan dalam penyimpangan yang merugikan keuangan Negara tersebut.
Bagaimana mungkin pekerjaan yang jelas-jelas tidak sesuai rencana bisa lolos dari pengawasan, diperiksa, dan akhirnya dinyatakan selesai serta dicairkan dananya.
Indra Mamonto, Ketua Ormas LAKI menilai kebisuan Nixson Sajow adalah bukti nyata adanya sesuatu yang ditutupi.
Menurutnya, tanggung jawab terbesar ada di tangan PPK selaku perwakilan pengguna jasa, dan CV Multi Karya Utama sebagai pelaksana pekerjaan.
“Kami sudah cek langsung, datanya ada, bukti fisiknya terlihat jelas. CV Multi Karya Utama mengerjakan tidak sesuai kontrak, mutunya buruk, tapi tetap dianggap selesai. Lalu PPK yang tugasnya mengawasi malah diam saja Ini sangat aneh, Kalau murni, kenapa takut bicara, Diamnya dia ini makin menguatkan dugaan ada permainan di balik proyek miliaran ini,” tegas Indra Mamonto, (18/05/2026).
Indra kembali menegaskan agar Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara segera memeriksa Nixson Sajow dan juga mengundang pihak manajemen CV Multi Karya Utama untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan pekerjaan ini, Selain itu, Indra juga mendesak agar proses hukum segera dijalankan jika terbukti ada unsur kesengajaan melanggar ketentuan demi keuntungan pribadi atau golongan.
“Kami tidak akan diamkan. Baik pihak pengawas maupun pelaksana, semuanya harus bertanggung jawab, Uang rakyat miliaran rupiah tidak boleh habis begitu saja untuk pekerjaan sampah, Kami akan terus kawal sampai tuntas, siapa pun yang salah harus berhadapan dengan hukum,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen CV Multi Karya Utama juga belum bisa dikonfirmasi terkait tuduhan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi tersebut.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum segera bertindak tegas, mengingat proyek ini sangat dinantikan manfaatnya oleh warga di wilayah Bolaang Mongondow dan sekitarnya.
(Andry)
