KOTAMOBAGU – Kualitas pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kotamobagu Timur kembali menjadi sorotan tajam publik. Kali ini, perhatian tertuju pada sosok yang menjabat sebagai kepala dapur atau Chef, yang diduga tidak memiliki kelayakan profesional karena sertifikat keahlian maupun ijazah yang dimilikinya dinilai sudah tidak berlaku (kadaluarsa) dan tidak sesuai standar yang dipersyaratkan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, kondisi ini telah diketahui sejak lama namun dibiarkan begitu saja oleh pihak pengelola yayasan yang menaungi program tersebut, yaitu Yayasan BMG. Padahal, dalam pengelolaan makanan untuk konsumsi umum, terutama yang menyangkut kesehatan dan keamanan pangan, kelengkapan dan keabsahan dokumen keahlian adalah hal yang mutlak harus dipenuhi.
“Kami menyoroti masalah legalitas dan kompetensi si Chef ini. Faktanya, sertifikat atau ijazah yang ia miliki itu sudah lama habis masa berlakunya, atau bahkan ada yang tidak relevan dengan bidang tata boga. Ini membuktikan bahwa ia sebenarnya tidak memiliki dasar keahlian yang resmi dan diakui untuk memimpin dapur skala besar seperti ini,” ungkap salah satu sumber yang memahami persoalan ini, (29/04/2026).
Lebih jauh, sumber tersebut menjelaskan bahwa standar profesi seorang Chef atau penanganan makanan mengharuskan tenaga kerja memiliki sertifikat kompetensi yang masih aktif dan diakui oleh lembaga yang berwenang, Selain itu, sertifikat kesehatan dan pengetahuan tentang higiene sanitasi pangan juga wajib ada. Namun sayangnya, hal-hal dasar ini tidak terpenuhi oleh sosok yang saat ini menjabat.
“Bayangkan, orang yang mengatur masakan untuk ratusan orang tidak memiliki bukti tertulis yang sah bahwa ia memang ahli di bidangnya, Ijazah atau sertifikat yang ada itu hanya formalitas belaka, kondisinya sudah tidak berlaku lagi dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, Ini sangat berisiko bagi kesehatan para penerima manfaat,” tegasnya.
Kondisi ini semakin memperkuat dugaan sebelumnya bahwa penempatan posisi tersebut bukan didasarkan pada profesionalisme atau keahlian, melainkan lebih karena faktor kedekatan hubungan pribadi dengan Kepala Yayasan BMG. Akibatnya, meskipun kualitas masakan sering dikeluhkan dan kompetensinya diragukan, orang tersebut tetap aman menjabat tanpa pernah dievaluasi secara serius.
“Mestinya kalau yayasan profesional, mereka akan melihat kelayakan dokumen. Kalau sertifikatnya sudah kadaluarsa atau tidak layak, ya harus dicari pengganti yang lebih kompeten, Tapi kenapa masih dipertahankan, Ini pertanyaan besar yang harus dijawab oleh Kepala Yayasan, Jangan sampai program bagus seperti MBG ini rusak karena dikelola oleh orang-orang yang tidak kompeten dan tidak memiliki legalitas yang jelas,” tambahnya.
Masyarakat dan pihak yang peduli menuntut agar segera dilakukan pemeriksaan ulang terhadap kelengkapan administrasi dan keahlian seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam program ini, Mereka berharap agar yang bertugas memang orang-orang yang benar-benar ahli, bersertifikat resmi, dan mampu menyajikan makanan yang tidak hanya enak, tapi juga aman dan sehat.
“Kami minta Dinas Kesehatan atau instansi terkait turun tangan mengecek validitas sertifikat mereka, Jangan main-main dengan makanan, karena itu menyangkut nyawa dan kesehatan orang banyak. Kalau memang tidak layak dan tidak kompeten, sebaiknya diganti saja,” serunya.
(Putra)
