Imediantara.id,Boltim – Pengurus Barisan Relawan Nusantara Raya (BRNR) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) diterpa isu tak sedap. Berdasarkan informasi yang di himpun, perekrutan relawan mulai dari tingkat DPC, PAC hingga Ranting, dilakukan tanpa sepengetahuan masyarakat umum.
Salah satu contoh di Kecamatan Modayag Barat, pengurus yang bertugas sebagai Verifikator di tingkat desa, tidak dilakukan berdasarkan domisili, beberapa justru hanya kebagian 1 hingga 2 anggota. Ironisnya lagi bahkan ada desa yang tidak memiliki memiliki anggota BRNR.
“Pengurus Ranting BRNR desa di kecamatan Modayag Barat, anggotanya jusrtru didominasi desa Bangunan Wuwuk. Diperkirakan mencapai 50 orang,” ujar sumber yang enggan ditulis namanya.
Bahkan ada katanya didapati dalam keanggotaan justru melibatkan satu keluarga atau lebih dari satu orang.
“Ada relawan yang bertugas bukan ditempat domisili,sehingga disinyalir tidak menguasai wilayah, parahnya lagi beberapa pengurus berstatus suami istri, ada juga anak dan orang tua,”ujarnya.
Tak hanya itu saja bahkan Organisasi yang bertujuan mengawal program makan bergizi ini diduga telah melakukan pungutan liar (pungli) kepada para anggotanya sebesar Rp10 ribu per orang, dengan dalih untuk membayar biaya pembuatan cap dan sertifikat keanggotaan.
Salah satu anggota relawan asal Desa Bongkudai berinisial WM membenarkan adanya pungutan tersebut.
“Iya, kami dimintakan uang senilai Rp10 ribu. Katanya untuk biaya pembuatan cap dan sertifikat,” ujar WM saat ditemui.
Menurut WM, dirinya bergabung dengan BRNR setelah diajak oleh tetangganya. Ia kemudian mengajak beberapa temannya untuk bergabung.
“Saya diajak tetangga, lalu mengajak teman-teman lain. Akhirnya dari Desa Bongkudai Bersatu yang terdiri dari empat desa, hanya terkumpul 11 orang relawan. Itu pun termasuk 4 orang dari Desa Mo’onow,” jelasnya.
Informasi lain yang dihimpun media ini menyebutkan bahwa jumlah relawan di beberapa desa sangat minim. Bahkan, di beberapa desa seperti Bongkudai Barat dan Inaton, tidak ada relawan sama sekali.
“Dari Moyongkota Bersatu yang terdiri dari empat desa, hanya dua orang relawan yang hadir saat pelantikan. Sementara di Desa Bongkudai Barat dan Inaton tidak ada relawan yang direkrut, padahal menurut informasi tiap desa seharusnya mendapat kuota 15 orang relawan,” ungkap IM, salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.
Sumber tersebut juga menambahkan bahwa pada acara pelantikan pengurus BRNR tingkat desa di Kecamatan Modayag Barat, mayoritas relawan yang hadir berasal dari Desa Bangunan Wuwuk.
Terkait isu pungli ini, sejumlah awak media mencoba menghubungi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) BRNR Boltim, Komaling Harahap melalui pesan singkat WhatsApp. Namun, hingga berita ini diturunkan, tidak ada tanggapan.
BRNR adalah organisasi yang memiliki peran penting dalam mengawal program makan bergizi nasional di bawah tanggung jawab Badan Gizi Nasional. Program ini mendapat alokasi anggaran fantastis sebesar Rp71 triliun di tahun 2025.
Karena besarnya dana yang dialokasikan, pelaksanaan program ini menjadi perhatian banyak pihak, termasuk masyarakat, LSM, dan media massa. Dugaan adanya pungli di tubuh BRNR Boltim tentu memicu kekhawatiran bahwa dana besar tersebut rawan disalahgunakan.
Masyarakat berharap agar aparat penegak hukum segera turun tangan untuk mengusut tuntas dugaan pungli dan memastikan program makan bergizi berjalan dengan transparan dan sesuai sasaran.(Bas)
